Connect with us

Uncategorized

Membedakan Jam Kerja Guru dengan Pegawai struktural

Published

on

Oleh : PATI TALAOHU S.PD
Senin, 07 September 2019 MALUKU

Dirjen GTK telah menyebutkan akan menetapkan kebijakan guru harus bekerja delapan jam perhari atau 40 jam perminggu. Dimana sejauh ini, guru mengajar 24 jam
perminggu.
Menyikapi kebijakan ini, Saya selaku pendidik(Guru) di tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Ingin menyampaikan argumentasi saya secara tegas bahwa kebijakan ini perlu di kaji ulang secara baik dengan wujud keberpihakannya kepada guru agar kemudian tidak akan terjadi problem yg dapat menyebabkan mutu dan kualitas pendidikan akan lebih terdegradasi dari cita – cita pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa sesungguhnya ada perbedaan mendasar antara pegawai struktural (administratif) dengan fungsional seperti guru, dokter dan petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas kesehariannya.
Artinya perlu dipedomani bahwa esensi perbedaan kerja fungsional dan struktural itu ada pada objek yg dijadikan sebagai bagian dari bentuk pelayanan tugasnya masing-masing.

“Kemdikbud ingin jadikan guru berkerja selayaknya pegawai struktural bukan fungsional, ini sesungguhnya sangat jauh dari sebuah kepatutan yg kemudian akan membebani efektifitas kinerja guru di sekolah mengapa? karena sesungguhnya pekerjaan ini murni bagaimana guru harus mampu memanusiakan manusia yakni guru berhadapan dgn benda hidup bukan dgn benda mati (Statis)yg gampang dan mudah dikerjakan atau diarahkan sesuka keinginanya. Perlu disadari bahwa sesunghunya guru bekerja justru tanpa batasan jam. Misalnya, guru harus membuat soal UH dan soal Mid Semester dengan metode dan kerangka yg ditetap dalam amanat kurikulum yg berlaku saat ini yg memiliki banyak konteks sistem penyusunannya. Kemudian guru harus masih berjibaku dengan koreksi pekerjaan siswa, serta masih banyak pekerjaan lainya yg biasa dilakukan kapan saja termasuk di rumah,bahkan di luar jam kerja guru kemudian harus mengunjungi anak didik yg bermasalah di rumahnya.
Di rumah juga guru masih harus menerima telepon orang tua yang senantiasa menanyakan perkembangan anaknya di sekolah atau sering para orang tua curhat tentang anaknya, atau yerkadang anak didik dengan sendirinya harus berkonsultasi dengan gurunya terkait tugas dan lomba, dan hal lainnya. Sungguh aktifitas guru sangat berbeda dengan pegawai struktur lainya karena tugas guru menghadapi manusia bukan saja saat jam kerja di sekolah melainkan harus menghadapi manusia diluar jam sekolah ketika membimbing anak didiknya dalam mengikuti les tambahan atau kegiatan ekstrakulikuler lainya, bukan mengurusi dokumen (Benda mati)seperti pegawai struktural sehingga guru barangkali tidak layak dipatok jam kerja lebih dari 24 Menjadi 40 jam sesuai dengan kebijakan diatas

Menurut hemat saya, dengan peraturan tersebut akan semakin membuat pendidikan Indonesia semakin jauh dari harapan yang sesungguhnya atau dengan kata lain akan semakin mengalami kemunduran kenapa demikian? Karena ini akan menguras tenaga guru dan selanjutnya guru akan mengalami sebuah peristiwa yg memilukan bagi potret pendidikan di tanah air akibat guru kelelahan mengajar sehingga gugur sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ini semua perlu di kaji secara mendalam dari sisi kemampuan pisik dan stamina atau jaminan kesehatan bagi seorang guru dalam memberikan pelayanan bagi anak didiknya di sekolah atau dirumah.
Perlu diperhatikan juga bahwa selama ini, pegawai struktural yang bekerja 8 jam per hari atau 37.5 jam perminggu, tidak terjadi pada praktiknya. Pegawai struktural tidak bekerja 480 menit. Mereka hanya efektif bekerja 300-330 menit per hari karena ada ishoma (istirahat salat makan).

Bayangkan jika ini terjadi pada guru, misalnya guru yg suda uzhur usianya harus mengajar delapan jam perhari atau empat kelas, bagi yang mata pelajarannya dua jam per minggu, akan menjadi 8×45 menit atau sama dengan 360 menit.
“Ini kan melampaui jam efektif pegawai
struktural”, Itu pun hanya tatap muka di kelas, belum koreksi tugas atau ulangan, membuat soal, mendampingi konsultasi siswa untuk lomba, tugas atau proyek kelompok maupun individu, dan lain-lain ini semua akan berakibat fatal dan tidak akan efektif di jalankan.
Jadi sebenarnya tidak tepat jika guru harus bekerja delapan jam sehari seperti pegawai struktural.

Menurut hemat saya, kebijakan ini nampaknya ingin memuluskan konsep Full Day School (FDS) yang masih menuai pro dan kontra, dengan mengorbankan guru. Pasalnya, guru akan kelelahan dan bisa tidak maksimal melayani peserta didik.
Saya berasumsi bahwa pemerintah bisa melaksanakan kebijakan ini asalkan pemerintah dalam hal ini kementrian pendidikan bisa memberikan jaminan subsidi yg layak bagi guru dan siswa secara menyeluruh di Indonesia, semisalnya:

  1. Pemerintah dalam hal/
    Kementrian pendidikan
    Harus menyediakan
    Makanan yg layak dan
    Bergizi bagi peserta
    Didik dan guru saat
    Jam kerja siang.
  2. Pemerintah dalam hal
    Ini kementrian
    Pendidikan wajib
    Meningkatkan kesra
    Bagi guru di
    seluruh Indonesia
  3. Pemerintah wajib
    Meperhatikan
    Pelayanan kesehatan
    Bagi guru di seluruh
    Indonesia

Jika ini bisa diwujudkan oleh pemerintah maka kebijakan menambah beban kerja guru akan tercapai berdasarkan konsekuensi dari asumsi saya di atas. Artinya pemerintah harus hadir demi menjamin mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, contoh bisa di ambil dari potret pendidikan di negara maju semisalnya Jepang yg sukses membangun negaranya menjadi negara maju saat ini karena negara jepang berani hadir membangun negaranya dari dunia pendidikan yg berbudaya dan bermartabat dan juga
Pemerintah Jepang berani hadir membangun dunia pendidikanya dari semua aspek, baik kualitas gurunya, kesra, pasilitas sekolah bahkan pemerintahnya sanggup memberikan bonus buat para orang tua didiknya saat masuk sekolah dan tidak dipungut biaya apapun dari para orang tua artinya sekolahnya benar2 tidak tersandera dengan biaya apapun, bahkan sistem pendidikannya tidak serumit yg ada di Indonesia yg harus diperhadapkan dengan administrasi sekolah yg berlebihan sebelum guru harus mengajar di kelas…

Demikian pandangan yang dapat saya tuliskan dalam tulisan ini, Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dalam upaya bangkit dan berbenah demi pendidikan Indonesia yg lebih baik, Maju dan bermartabat sesuai amant UUD 1945 Asli

“Salam kebangkitan pemuda Indonesia”

Www.jarrakposambon.com/elwa

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Masalah Rumanama, DPP PA GMNI JANGAN TUTUP MATA.

Published

on

By

,-Menyikapi Persoalan Hukum yang di alami sandri Rumanama selaku mantan Presedium gmni, Ketua GMNI SBT tidak tinggal diam hal ini diungkapkan Irwan Derlean Kepada media ini Sabtu, (21/3/20)
Derlen minta alumni DPP GMNI yang ada di Partai PDIP tak Boleh tutup mata terkait kasus dugaan pencemaran nama baik melalui laman facebook milik Sandri Rumanama selaku alumni Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI).di diskrimsus Maluku.

” Kami menilai ada oknum tertentu yang sengaja mempolitisir hal tersebut, kalo dilihat postingan sandri rumanama di laman facebook miliknya biasa biasa saja. Terkait itu alumni DPP GMNI yang saat ini berada di partai PDIP agar tidak boleh tutup mata terhadap alumni GMNI yang terlibat masalah. ” Ungkap Derlen

Derlen menegaskan, Masalah yang dipolitisir oleh oknum tertentu hingga masalah alumni sandri Rumanama sampai pada rana hukum, ini merupakan coretan luka yang tidak pernah dilupakan sampai kapanpun.tentunya ini menjadi sejarah buruk dan baru terjadi pada kelompok Nasionalis.

” Saya melihat masala ini suda ada pihak ke dua yang sengaja mempolitisir. indikatornya Sederhana, kami menduga Pelapor merupakan TIM SUKSES FAHAM, juga Kuasa Hukum mantan CALEG/AKTIVIS PKS.Orang-Orang yang terduga kuat memainkan peran tersebut merupakan Kelompok yang direkomendasikan Oleh PDI-P guna mengikuti Kontestan Politik SBT 2020.” Tegas Derlen.

Selain itu derlen menekan, Postingan Sandiri tersebut biasa-biasa saja, jika ada unsur pelanggaran ITE, pihanya meninta untuk dijelaskan bagian mana yg menganut unsur Pencemaran Nama Baik, hal ini berbanding terbalik dengan postingan akun facebook milik Selamatkan Maluku, postingan dimaksut justru sengaja menghina Bupati Seram Bagian Timur. Untuk itu Seharus pihak yang berwajib membantunya guna mencaritau Otak di balik akun tersebut.

Terkait masalah tersebut Kami GMNI Kab. SBT meminta, Alumni yang menduduki DPP PDI-P mohon agar bersatu dalam melihat kasus politisasi yang di lakukan oleh sala satu kandidat yang di rekomendasikan DPP PDI-P, selain itu alumni diminta dapat melirik kasus politisasi tersebut karena soal Korps Marhaenisme. (JPA-Ir)

www.jarrakposambon.com

Continue Reading

Uncategorized

Mukti Keliobas Inpres 4/2020: Acuan Pengelolaan Anggaran

Published

on

By

AMBON. jarrakposambon.com, -Terkait Kinerja satgas Gugus tugas Kabupaten Seram Bagian Timur, Mukti keliobas tak tinggal diam. pasalnya mulai dari penandatanganan SK sampai pada Penindakan lapangan telah dilaksankan tim yang terbentuk, selain itu dirinya ( Mukti) Cermat dalam penegasan persiapan anggran terutama sesuai Inpres 4/2020.

Abdul Mukti Keliobas Selaku Bupati SBT Kepada Wartawan di Kediamannya menjelaskan, Keterlambatan Kerja tim gugus Tugas Bukan unsur kesengajaan namun hal itu berdampak terlambat karena ada instruksi Presiden (inpres) 4/2020 yang mengatur tentang penggunaan anggaran pada Dinas terkait dalam hal penanganan bencana Non Alam.Kamis, (26/3/20)

” Penganggaran program kerja dari gugus tugas sudah dibuat SOP nya, yang jadi persoalan kemarin itu kita berharap bisa digunakan anggaran tanggap darurat yang ada di keuangan tapi ternyata ada informasi kita baru dapat bahwa ada impres instruksi presiden nomor 4/2020, nah kemudian tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi perubahan atas beberapa kegiatan yang sudah digunakan untuk kepentingan pelayanan.” ujarnya

Ditambahkan mukti, Penggunaan anggran tanggap Darurat ini mestinya harus dianalisa dengan baik, sehingga dapat digunakan jika ada terjadi bencana dikemudian hari. Hal ini yang menjadi pertimbangan yang akan di bahas di rapat selanjutnya. Selain itu dirnya juga berharap penggunaan anggran lain yang ada di Dinas terkait yang menjadi solusi atas penganggaran kerja Tim gugus Tugas ini.

” penggunaan anggaran Tanggap darurat ini mestinya di analisa dengan baik, Karena dari estimasi anggram yang di ajukan tim gugus tugas Sebesar 3,8 milyar sedangkan anggran tanggap darurat kita hanya berkisar 4 milyar untuk itu harus dipertimbangkan anggaran lain, karena jika ada kejadian tanggap darut yang misalkan terkadi beberapa bulan kedepan kita mau pakai Dana yang mana. untuk itu ada beberapa solusi yang diusulkan dari teman teman Dinas terkait yang menyarankan untuk penggunaan Dana DAK yang ada di Dinas Kesehatan. mungkin ini yang akan dibahas sebentar nannti dalam rapat.” Ungkap Mukti

Selain itu Mukti menambahkan, Rapat yanh digelar sebentar nannti akan dibahas semua masalah tehnis baik terkait penggunaan anggaran maupun sasaran Pembelajaan program Tim Gugus Tugas yang menjadi tujuan penting dan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan di SBT.untuk itu dirinya ( Mukti) juga melibatkan Kejari SBT dalam mengawal setiap anggaran yang di rancang untuk dipergunakan dalam penanganan Bencana Non Alam di SBT.

” dalam rapat yang akan di gelar sebentar nannti akan di bahas sampai tuntas apa yang menjadi kendala tim gugus tugas, selain itu kejari juga saya undang untuk dapat mengawal setiap anggaran yang menjadi keputusan dalam rapat tersebut. untuk itu hasil yang di putuakan nannti tim gugus tugas dapat dengan segera bergegas melaksanakan tugasnya baik dalam bentuk pengadaan alat kesehatan maupun terlibat langsung di lapangan dalam penanganan pencegahan Diseases corona virus Covid 19 di SBT. ” Tutup Mukti keliobas Selaku Bupati SBT. ( JPA: GO)

www.jarrakposambon.com

Continue Reading

Uncategorized

Penerapan Sistem Belajar di Rumah, Oleh PLT. Kadis Pendikan SBT.

Published

on

By

AMBON.www.jarrakposambon.com,-Mendaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Mendikbud) Republik Indonesia. Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

“Dipandang perlu untuk menyampaikan secara transparan di hadapan teman,”media lewat konferensi pers ini sebagai bentuk informasi kepada masyarakat. ” ucap PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Sidik Rumalowak pada Kamis, 26/03/2020.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan. Rumalowak mengatakan, ada berapa solusi terkait pembelajaran siswa-siswi yang akan berjalan aktif di rumah masing-masing seusai hasil koordinasi dengan Bupati Abdul Mukti Keliobas. “Kami telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pak Bupati, terkait kebijakan Dinas diserahkan sepenuhnya kepada unit teknis, silahkan untuk mengambil langkah sesuai dengan apa yang menjadi acuan kementerian itu sendiri” ucap Rumalowak.

Mengacuh kepada itu, Rumalowak pun tidak enggan mengelurkan edaran nomor 420/67/2020, terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Virus Corona di Kabupaten SBT. Surat edaran tersebut ditunjukkan kepada Kepala UPTD dan Kepala SD, SMP pada 15 kecamatan yang ada untuk menyampaikan ke siswa dan orang tua wali murid.

“Surat endaraan ini kami akan sampaikan langsung ke sekolah-sekolah. Dibantu oleh Kepala UPTD dan Kepala SD, SMP di unit sekolah masing-masing” kata rumalowak.

berikut ini adalah bentuk poin-poin edaran yang di sampaikan PLT Kepala Dinas, Sidik Rumalowak mewajibkan siswa belajar secara aktif di rumah dengan metodi.
Membaca
Menulis
​Berhitung

dianjurkan juga untuk siswa yang berkeyakinan Muslim, harus, membaca Kitab Suci Al-Qur’an, dan menunaikan Sholat. Serta melaksanakan ibadah bersama orang tua bagi siswa-siswi non muslim.

2.Untuk ujian sekolah standard kelulusan dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut.
Tidak diperkenankan ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk nilai rapor.
bagi sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah, dapat menentukan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.

Bagi yang belum melaksanakan ujian sekolah, dapat mematuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, format rekapitulasi nilai raport jenjang SD sederajat tiap mata pelajaran, untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk Soft Copy pada 04 sampai 09 Mei 2020. Kedua, format rekapitulasi nilai raport jenjang SMP sederajat tiap mata pelajaran, untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk Soft Copy pada 11 sampai 16 Mei 2020.

Diakhir kegiatan Rumalowak menegaskan, setelah keluarnya edaran ini tidak ada yang namanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan alasan persiapan Pelaksanaan Ujian nanti.
Ujin kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk partofolio dan penugasan secara mandiri dan disambut pada pihak sekolah sesuai waktu ditentukan” tutup Rumalowak. (JPA-Ir)

www.jarrakposambon.com

Continue Reading

Trending